Tahun 04 Edisi 08

Pelaksanaan ibadah umroh di Indonesia, terbilang cukup tinggi peminatnya. Tercatat, jumlah jamaah umroh di Indonesia menempati posisi terbesar ke-3 setelah Mesir dan Pakistan. Di samping itu, jumlah jamaah juga selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Permintaan yang sangat besar ini pun, tak pelak menjadi daya tarik tersendiri bagi tumbuh suburnya bisnis biro umroh. Demi mendapatkan calon jamaah yang banyak, seringkali para biro umroh berlomba mengeluarkan berbagai jurus marketingnya. Mulai dari yang wajar, hingga yang menjurus pada penipuan. Calon jamaah yang terlanjur berhasrat ingin segera berangkat atau pun yang tergiur dengan harga promo, tak jarang menjadi korban penipuan oknum biro umroh yang nakal. Padahal, jika mau sedikit lebih cermat, kita bisa memilah, mana bisnis umroh yang baik dan mana yang patut untuk dicurigai. Seperti apakah ciri-ciri bisnis umroh yang tidak baik dan patut untuk dicurigai?

Dalam berinteraksi dengan individu maupun kelompok-kelompok yang ada di lingkungan sekitarnya, manusia tak terlepas dari adanya keberpihakan. Ya, memilih satu di antara pihak yang ada atau memilih berdiri di atas keyakinan sendiri, adalah beberapa contoh keberpihakan. Namun, meski tindakan ini bersifat fitrah, kita tidak bisa sembarang dalam menentukan akan berpihak pada siapa. Sebab dalam setiap keberpihakan, terkandung nilai benar dan salah, baik dan buruk, resiko-resiko, serta pertanggungjawaban. Untuk itu, sebelum menentukan akan berpihak pada sisi yang mana, kita perlu secara matang mempertimbangkan manakah pihak yang benar dari pilihan-pilihan yang ada. Lantas, bagaimanakah cara menentukan pihak yang benar berdasarkan prinsip keberpihakan dalam Islam?

Jika menengok kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri ini, sungguh ironi tatkala mengetahui masih besarnya angka kemiskinan. Berbagai faktor eksternal pun, tak jarang kemudian menjadi sasaran yang dipersalahkan atas terjadinya hal tersebut. Seperti misalnya faktor ketidakadilan dari rezim penguasa, sumber daya alam yang langka, teknologi yang masih rendah, atau bahkan struktur sosial yang menyengaja agar kelompok masyarakat tertentu tidak memungkinkan memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi (misal: rentenir, praktek ijon, monopoli, dll). Padahal, jika dipandang dari perspektif yang lebih menyeluruh, faktor internal pun tak kalah memiliki andil yang besar dalam sulitnya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Bahkan karena demikian besar pengaruh faktor tersebut, upaya-upaya pengentasan kemiskinan sebagus apapun, seakan tidak mampu mengatasi persoalan pelik itu. Salah satu contohnya seperti yang pernah terjadi pada program pengentasan kemiskinan di daerah Kintamani, Bali. Faktor internal seperti apakah yang dapat menyebabkan kegagalan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia?