Tahun ke 5 Edisi 20

Saat ini, banyak orang yang demikian mengelu-elukan seseorang dengan label, hafidz quran. Ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi hafidz quran hingga lebih memilih sekolah-sekolah khusus yang mengajari hal ini. Ada remaja-remaja perempuan yang menginginkan jodoh seorang hafidz quran, dan ada juga yang lebih senang mendonasikan dananya pada yayasan pencetak hafidz quran dibandingkan yayasan yatim piatu atau sosial. Semua fenomena tersebut bermuara pada satu hal, seolah menghafal quran adalah lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan mereka yang memilih untuk mengkaji lebih dalam mengenai makna al-Quran. Mencintai al-Quran dengan cara masing-masing, memang bukan sesuatu yang salah. Namun alangkah baiknya bila kita mengetahui konteks dan nilai manfaat suatu hal, sebelum meyakini dan menjalankan hal tersebut dengan penuh kesungguhan. Termasuk dalam persoalan ini, yakni tentang memahami bagaimana al-Quran seharusnya dikaji. Tentu kita perlu menganalisis terlebih dahulu, tentang bagaimana sejarah adanya penghafal quran di masa Nabi dulu, dan bagaimana relevansinya jika diterapkan dalam konteks saat ini. Benarkah menghafal al-Quran itu lebih utama nilainya dibanding memahami al-Quran? Bagaimanakah seharusnya al-Quran itu dikaji, dihafalkan ataukah dipahami?

Setiap kali hendak memberikan infaq/sodaqoh, kadang mungkin terbersit dalam benak kita akan beberapa pertanyaan dilematis berikut: 1) kenapa kita harus membantu fakir miskin?; 2) mengapa ada hak orang miskin dalam harta yang kita dapat?; 3) bukankah tidak ada campur tangan orang lain (termasuk orang miskin) atas harta yang kita upayakan sendiri tersebut? Jujur, pertanyaan-pertanyaan di atas pasti pernah terbayang dalam diri setiap dari kita. Dan adanya pikiran-pikiran tersebut, tak jarang kemudian mengendurkan niat baik kita dalam menunaikan sedekah. Oleh sebab itulah, menjadi penting untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang barangkali belum pernah kita jumpai alasan obyektif di balik perintah itu. Agar niat beramal yang hendak kita jalankan, tidak terhambat ataupun tertunda karena masih adanya ganjalan mengenai dasar perintah tersebut. Lantas, latar belakang seperti apakah yang menjadikan adanya hak orang miskin dalam harta kita?

Pada tahun 2030 hingga 2040 nanti, Indonesia akan kedatangan sebuah masa yang sangat menguntungkan jika kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Masa itu disebut dengan masa Bonus Demografi. Masa Bonus Demografi itu sendiri diartikan sebagai sebuah masa dimana jumlah penduduk berusia produktif (15-64 tahun), lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif (di bawah 15 dan di atas 64 tahun). Namun, untuk dapat memanfaatkan momentum tersebut dibutuhkan sebuah prasyarat khusus. Salah satunya adalah, terjalinnya persatuan dari semua elemen bangsa (pemerintah, non pemerintah, dan rakyat) dalam menyambut masa tersebut. Lantas, sejauh apakah nilai penting persatuan dalam mengoptimalkan pemanfaatan masa bonus demografi?